BERTEMPAT di gedung DPRD Kota Bukittinggi, eksekutif dan legislatif di Kota Wisata itu, dari Selasa hingga Kamis, membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Ketiga Ranperda tersebut tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, Ranperda dewan inisiatif yaitu Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bukittinggi, dan Raperda tentang Pengelolaan Jaminan Produk Halal.
Di paripurna pertama yang digelar pada Selasa (10/6/2025), hantaran Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 yang disampaikan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias.
Pada kesempatan itu. Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menyampaikan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota kepada DPRD yang merupakan partisipasi dari prinsip transparansi dan akuntabilitas Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, Syaiful juga menyampaikan bahwa terdapat dua Ranperda juga dihantarkan yang merupakan Ranperda inisiatif dari dewan.
Juru bicara dewan, Dewi Anggraini, menyebutkan, dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah maupun masyarakat (swasta) untuk melakukan pemeriksaan dan atau melakukan pengujian terhadap kehalalan produk yakni dengan mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal.
Ramlan Nurmatias pada kesempatan itu mengatakan, Pemerintah Kota Bukittinggi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Ini merupakan pencapaian ke-12 secara berturut-turut.
Terkait Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Wako memaparkan, tahun 2024, Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar
Rp775.373.477.018,00 dengan realisasi sebesar Rp741.382.079.328,40, atau mencapai 95,62% dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp808.431.150.183,00 dengan realisasi sebesar Rp739.076.479.103,31, atau serapan anggaran mencapai 91,42%.
Sedangkan pada hari kedua, Rabu (11/6/2025), paripurna dilanjutkan dengan agenda penyampaian pendapat oleh enam fraksi di DPRD Kota Bukittinggi.
Fraksi PPP-PAN melalui juru bicaranya Dede Suriyadi Harahap, mengungkapkan, Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 memuat tujuh laporan dan dilampirkan dengan laporan keuangan dua bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Perumda Air Tirta Jam Gadang dan Perseroda BPRS Jam Gadang.
Lalu, Amrizal dari Fraksi Karya Kebangsaan, mengatakan, terdapat penurunan realisasi yang terjadi pada pendapatan asli daerah khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah.
Hal itu, capaian pajak daerah sebesar Rp 50 miliar lebih dari target Rp54,1 miliar lebih (92,5 %) artinya belum terealisasi sebesar Rp 4 miliar lebih. Capaian retribusi daerah sebesar Rp 51,6 miliar lebih dari target Rp 74,6 miliar lebih (69,1 %) artinya belum terealisasi sebesar Rp 23 miliar lebih. Dengan tidak tercapainya target pajak daerah dan retribusi daerah maka Pemko diharapkan dapat mengambil tindakan tegas terhadap wajib pajak dan upaya peningkatan retribusi daerah.
Nur Hasra dari Fraksi PKS mengakui bahwa program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, seperti bantuan sosial dan hibah kepada masyarakat, perlu terus dipertajam agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan anggaran.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Shabirin Rachmat, memandang bahwa opini WTP dari BPK RI untuk ke 12 sementara, menunjukkan, pemerintah daerah telah mematuhi standar akuntansi yang berlaku, serta telah menjalankan kewajiban keuangan sesuai dengan aturan yang ada.
“Ini merupakan independensi akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah, sehingga terpenuhinya karakteristik LKPD yang relevan, andal, dapat dibandingkan serta mudah dipahami,” katanya.
Dari Fraksi Demokrat, Yerry Amiruddin, membacakan pandangan fraksinya menilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 sebesar Rp35.363.273.389,89 atau 4,37% dari total APBD tahun 2024 ini menggambarkan kinerja yang kurang optimal namun dapat ditolerir dengan mempertimbangkan perencanaan-perencanaan program kerja pemerintah untuk tahun berikutnya.
Terakhir dari Fraksi Nasdem yang dibacakan Neni Anita, mengatakan, Pemko perlu meningkatkan serapan anggaran belanja dan pencapaian PAD serta menganalisis apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik seperti pembangunan infrastruktur dan penanggulangan masalah kemiskinan.
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, pada kesempatan itu berkata bahwa dengan adanya penyempurnaan terhadap regulasi tentang hak keuangan dan Adminstratif DPRD, diharapkan dapat meningkatkan sinergitas pelaksanaan fungsi DPRD dan hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah.
“Raperda tentang Pengelolaan Jaminan Produk Halal sebagai respons konkret terhadap keraguan yang muncul di tengah masyarakat mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi sehari-hari,” ungkapnya.
Sedangkan paripurna hari ketiga, Kamis (12/6/2025), DPRD menerima jawaban Pemko dengan catatan sebagai berikut.
- Surplus APBD mempengaruhi keterlambatan DBH dari provinsi tahun sebelumnya yang baru diterima Oktober 2024.
- Rendahnya realisasi PAD dijelaskan karena perda baru tentang pajak dan retribusi baru diundangkan pada bulan September 2024.
- Soal retribusi parkir, kekurangan SDM disebut menjadi kendala yang akan segera teratasi.
- Pemko menyepakati perlunya memperkuat pengawasan dan internalisasi dalam pelaksanaan APBD.
- Untuk meningkatkan serapan dan efisiensi tahun 2025, Pemko akan mengintensifkan rapat realisasi dan evaluasi mingguan, sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta SE Mendagri No. 900/833/SJ.
Ketua DPRD Bukittinggi menegaskan bahwa rangkaian paripurna ini merupakan bagian dari pembahasan tingkat I sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015 dan perubahan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
Harapannya, pembahasan ketiga ranperda ini dapat berjalan lancar, substansial, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Kota Bukittinggi, tutup Syaiful Efendi. (***)
